Gagasan Kepala BPIP Yudian Wahyudi itu juga sudah disampaikan kepada Tiktok pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2).
"Jadi kita kemarin dengar di rapat dengan DPR kan intinya Presiden ingin agar BPIP menjangkau kaum milenial dan mereka akan menggunakan beberapa metode yang cocok dengan kaum milenial termasuk Tiktok," kata Donny saat ditemui di Bandung, Kamis (20/2).
"Kita sih menyambut baik sebenarnya penggunaan Tiktok untuk hal-hal positif. Dalam hal ini untuk memasyarakatkan ideologi Pancasila. Jadi selama itu untuk tujuan positif kita welcome," tambahnya.
Donny menambahkan Tiktok Indonesia bukan tidak pernah bekerjasama dengan pemerintah. Dalam hal ini melakukan kolaborasi mengkampanyekan konten terkait kegiatan promosi dan sosialisasi.
"Kita juga sudah banyak kerja sama dengan beberapa institusi pemerintah sebenarnya. Di antaranya dengan Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) dan Kemenpar (Kementerian Pariwisata). Intinya kita open," ucapnya.
Donny lebih lanjut menjelaskan platform video pendek Tiktok bekerjasama dengan Kominfo meluncurkan #AyoBersatu yang dicetuskan pada saat Pemilu 2019 lalu.
Tagar tersebut bermaksud melakukan tantangan online yang berupaya untuk menyatukan rakyat Indonesia dan mengesampingkan perbedaan, keyakinan politik, dan lainnya, dengan membuat stiker berdasarkan pada persatuan yang terinspirasi dari komik dan merayakan pesta demokrasi di Indonesia.
Sedangkan kerja sama dengan Kemenpar, Tiktok meluncurkan Tiktok X Wonderful Indonesia untuk menarik minat kaum milenial mempromosikan wisata dengan cara yang unik dan kreatif.
Sebelumnya, BPIP berencana untuk menggunakan media sosial seperti Tiktok hingga Youtube untuk mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila kepada milenial. Rencana itu diklaim merupakan arahan dari Jokowi.
Sebelum ada arahan Jokowi, BPIP sejatinya sudah menggunakan media sosial, seperti Facebook (503 pengikut) dan Instagram (2.830 pengikut), Twitter (344 pengikut) dan Youtube (46 pelanggan).
Namun, pengamat menilai arahan Jokowi soal penggunaan TikTok untuk menyosialisasikan Pancasila kurang tepat. Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi mengaku TikTok kurang pas digunakan sebagai salah satu instrumen sosialisasi nilai Pancasila.
Sebab ia menilai aplikasi media sosial (medsos) itu identik dengan hiburan dan bahan tertawaan. Sehingga, ia khawatir menggunakan TikTok untuk sosialisasi malah membuat Pancasila menjadi bahan olokan.
Heru menuturkan semua medsos sejatinya bisa digunakan untuk sarana sosialisasi. Akan tetapi, dia berkata Pancasila sebagai sebuah sesuatu yang formal harus disampaikan melalui medsos yang tepat.
"Waspada justru nanti Pancasila jadi bahan olok-olokan. Viral sih viral, tapi ya konotasinya hiburan kan sayang, atau bahkan maksudnya bahas persatuan eh seolah sebatas joget bersama saja," ujar Heru kepada CNNIndonesia.com, Rabu (19/2).
(hyg/DAL)
No comments:
Post a Comment