Namun, menurut Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Michael Andreas Purwoadi penerapan permintaan Jokowi untuk mengganti eselon III dan IV dengan kecerdasan buatan (AI) masih jauh di depan mata.
Sebab, menurutnya implementasi tersebut membutuhkan data-data untuk menciptakan sebuah algoritma di mesin AI.
"Mungkin bisa. Kalau sekarang sih pasti belum bisa, karena perlu pelatihan, perlu data segala macam," kata Michael kepada awak media di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (20/2).
Michael mengatakan data diperlukan untuk algoritma agar memberi pengetahuan kepada kecerdasan buatan. Pengetahuan dan algoritma ini digunakan agar sistem kecerdasan buatan itu mampu melakukan tugas eselon III dan IV. Oleh karena itu, menurutnya pertama-tama pemerintah harus mampu mendefinisikan fungsi kerja eselon III dan IV.
Apabila tugasnya hanya berkaitan dengan administrasi, Michael mengatakan AI sudah mampu. Akan tetapi, ada contoh kasus kejadian yang lebih rumit yang bisa menjadi tantangan untuk AI.
Misalkan, AI mesti mengurus administrasi dimana seseorang mesti mengajukan dokumen khusus seperti akta kelahiran agar bisa diproses. Namun, orang tersebut hanya memiliki surat keterangan rumah sakit. Contoh kasus yang lebih rumit ini tentu membuat AI membutuhkan data-data yang lebih lengkap agar bisa mengeluarkan sebuah keputusan.
"Itulah kebijakan yang harus dimasukkan ke dalam AI. Itu yang perlu data-datanya perlu rekaman historical sehingga kita bisa kemudian melatih algoritma AI untuk menggantikan eselon III dan IV," ujar Michael.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan agar jabatan eselon III dan IV diganti dengan kecerdasan buatan. Sebab, menurutnya penerapan kecerdasan buatan akan mempercepat birokrasi di negara ini.
(jnp/eks)
No comments:
Post a Comment